Abstrak Int 2015 Sudarsono

Nama

:

·     Sudarsono, SH, M.Hum

·     Wiwit Ariyani, SH, M,Hum

·     Yusuf Istanto, SH, MH

SKIM Penelitian

:

Penelitian Kompetitif

Judul

:

Hak Asuh sebagai Akibat Hukum dari Perceraian

Abstract

:

Divorce based on court decisions that have permanent legal force (van inkracht gewijsde) will lead to legal consequences, one of whitch is on the custody of children born of the marrieg. Act 1 of 1974 does not provide a definition of the Right of Foster, but in Act 23 of 2002 on the protection of the Child, article 1 number 11 encountered the trem Power of Foster. Foster The power is the power of parants to nurture, educate, nurture, foster, protect and promote the child in accordance with his religion and ailities, talents, and interests.

Provisions should also be noted in the Marriage Act, Article 41 latter a, in the last section states that “whenever there is a dispute over control of the children, the Court gave its dicision”. Departing from these provisions then in a divorce, one party (wusband or wife) can be apealed to the judges to be given custody of their children who arestill minor who were born of the marrieg terbut. Who among the father or mother has the right to obtain custody, the judges should consider the decision wisely.

District Court of the Kudus and Kudus Islamic Court as one of the institution of law enforcement has been pretty much ruled with regard to child custody as a result of divorce.

Therefore research titled Foster Child Rights As a result of the law of Divorce (Studies in the Religious of the Kudus and the District Court) whit thw formulation of the problem is (1)  What the procedure of chil cutody petition in the Religious of the Kudus and the District Court? (2) Hpu to judge a consideration in deciding custody of children in the Religious of the Kudus and the District Court?

The approach used by the author in this normative approach to legal research and comprative case approach. Sourch of data used literature datato Vaham law consist of legal Vaham primariy, secondary and tertiary. Techniques  for assessing and collecting these materials above the law through a documentary study and analyzed qualitatively.

Based on this research, first, filing child custody in principle can be filed simultaneously or separately with the petition for divorce in the courts. Both benchmark Kudus Religious Court judges in deciding child custody or as a result of divorce hadhonah is Instruction No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law (Article 5). However, this provision is not absolute, Article 156 c KHI confirms tat a mother can lose custody of children when they can not guarantee the safety of the physical and spiritual children despite the cost of care has been given by his father. While the Kudus District Court Judge in decisions about child custody law in general use source jurisprudence of the Supreme Court No. 102 / K/ SIP / 1975, dated April 24, 1975 read, “for child custody, the benchmark is the biological mother preferred, especially factoring-child is still minor, because the interest of the children who still need the affection and care of his mother, unless the mother proved maintain improperly (drunks, spenders or despicable acts that cause is not fit to be a mother.

 

Keywords: Child Custody, Divorce, Court Decisions

 

Perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapi (inkracht van gewijsde), akan menimbulkan akibat-akibat hukum, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan definisi tentang hak asuh, namun dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 angka 11 dijumpai istilah kuasa asuh. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, setra minatnya.

Perlu dicermati dalam Kententuan Undang-Undang Perkawinan, pasal 41 huruf a,pada bagian terakhir menyebutkan “ bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”. Berangkat dari ketentuan tersebut maka dalam suatu gugatan perceraian, salah satu pihak (suami atau istri) dapat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan hak asuh atas anak-anak mereka yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan tersebut. Siapakah di antara bapak atau ibu yang berhek memperoleh hak asuh, tentu majelis hakim harus mempertimbangkan putusannya dengan bijaksana.

Pengadilan Negri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus sebagai salah satu institusi penegakan hukum telah cukup banyak menjatuhkan putusan berkaitan dengan hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian.

Oleh karena itu penelitian dengan judul Hak Asuh Sebagai Akibat Hukum dari Perceraian (studi di pengadilan agama Kudus dan pengadilan negeri Kudus) denga rumusan masalah adalah (1) Bagaimana prosedur permohonan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak di Pengadilan Agama Kudus dan Pengadilan Negri Kudus?

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan dengan vahan hukum yang terdiri dari vahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tekhnik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum di atas melalui studi dokumenter dan diuji secara kualitaif.

Berdasarkan hasil penelitian, pertama, pengajuan permohonan hak asuh anak pada prinsipnya dapat diajukan secara sekaligus atau terpisah dengan permohonan gugatan cerai baik di pengadilan. Kedua, acuan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutuskan hak asuh anak  atau hadhonh sebagai akibat dari perceraian adalah Inpres Nomer 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (pasal 5). Namun ketentuan ini tidak bersifat mutlak, pasal 156 huruf c KHI menegaskan bahwa seorang ibu dapat kehilangan hak asuh anak apabila tidak dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya pengasuhan telah diberikan oleh ayahnya. Sedangkan hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam menjatuhkan putusan tentang menjatuhkan putusan tentang hak asuh anak pada umumnya menggunakan sumber hukum Yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor 102/K/SIP/1973, tanggal 24 April 1975 yang berbunyi, “untuk perwakilan anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih di bawah umur, karena kepentingan anak yang masih butuh kasih sayang dan perawatan ibunya, kecuali terbukti ibunya memelihara secara tidak wajar (pemabuk, pemboros atau melakukan perbuatan yang tercela yang menyebabkan tidak pantas menjadi seorang ibu.

 

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Putusan Pengadilan

 

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

Pusat Studi

Pusat Studi UMKM
Pusat Studi Kretek
Pusat Studi Gender
Pusat Studi Pembangunan Daerah
Pusat Studi Lingkungan
Pusat Studi Sains dan Teknologi
Pusat Studi Kebudayaan
Pusat Studi Resolusi Konflik Perdagangan Internasional
Pusat Studi Sentra Haki

Links

Sim-Litabmas
Kopertis

Go to top